<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
MERAHPUTIH08.CO, JAKARTA -K etua Umum Partai Politik tidak berhak memberhentikan Kepala Daerah. Justru Pemerintah bisa memasung Kepala Daerah soal indisipliner, membangkang dan hal yang bertentangan lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Hal tersebut disampaikan Praktisi Politik & Pemerintahan Sulawesi Utara, Ramoy Markus Luntungan menanggapi soal instruksi Ketum PDIP Megawati kepada kepala daerah yang mengikuti Retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPartai politik justru berada dalam sistem pemerintahan kita, bukan dibalik,\u201d kata Ramoy Luntungan, Jumat (21\/02\/2025).<\/p>\n\n\n\n
Pemerintahan, kata RML, adalah bagian dari sistem partai politik. Untuk itulah, partai politik tunduk pada ketua partai atau para legislatif.<\/p>\n\n\n\n
Namun ketua partai yang sudah dalam eksekutif dan menjadi kepala daerah maka tunduk kepada kepala pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n
Apalagi pilihan rakyat atau petugas rakyat, bukan petugas partai, maka tunduk kepada kepala pemerintahan<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau legislatif itu dibawah ketua partai. Kalau kepala daerah dibawah bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan diatasnya,\u201d terang mantan bupati Minsel itu.<\/p>\n\n\n\n
RML juga mengingatkan soal kata bijak Kennedy AS, When my loyallitty to country begin, when my loyallitty to party the end.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKetika saya mulai dalam pengabdian pemerintahan demi negaraku, maka saat itu juga loyalitas ku kepada partai berakhir,\u201d tuturnya.<\/p>\n\n\n\n
Kepala negara\/presiden jika secara pasal 4 UUD 1945, maka instruksi Ketum PDIP yang melarang kepala daerahnya mengikuti program pemerintah, berarti sudah indisipliner dan intervensi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cItu salah kaprah,\u201d terang RML.<\/p>\n\n\n\n
\u201cApalagi modusnya mengganggu jalannya roda pemerintahan,\u201d sambungnya.<\/p>\n\n\n\n
Kalau itu dilakukan akan disebut pembangkangan yang mengarah sabotase.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJadi bisa dikenakan tindak pidana dan diproses lebih lanjut,\u201d ujarnya mengakhiri. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MERAHPUTIH08.CO, JAKARTA -K etua Umum Partai Politik tidak berhak memberhentikan Kepala Daerah. Justru Pemerintah bisa […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":860,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,35],"tags":[],"class_list":["post-859","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional"],"yoast_head":"\n